Ekonomi kerakyatan merupakan terminologi yang dilahirkan pasca kolonialisme hindia belanda oleh Muhammad Hatta. Dalam merumuskan model perekonomian Indonesia, Bung Hatta memperhatikan kondisi sosial ekonomi peninggalan pemerintah Hindia Belanda yang pada saat itu menempatkan kaum pribumi dalam kelas strata sosial paling bawah. Ekonomi kerakyatan diciptakan sebagai cara untuk menjadikan bangsa pribumi sebagai tuan di negeri sendiri. Konsep ekonomi kerakyatan kemudian diejawantahkan dalam konstitusi Republik Indonesia Pasal 33 UUD 1945. Dalam pasal tersebut menjelaskan secara terperinci mengenai (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yan gpenting bagi negara dan yan gmenguasai hajt hidup orang banyak (harus) dikuasai oleh negara. (3) Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Lebih dari itu, negara memiliki peran yang sangat besar dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana dilengkapi oleh Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34,  peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan antara lain meliputi lima hal sebagai berikut: (1) mengembangkan koperasi (2) mengembangkan BUMN; (3) memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (4) memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak; (5) memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

Walaupun telah tercantum dalam amanat konstitusi Republik Indonesia, sistem ekonomi kerakyatan belum benar-benar terlaksana. Sistem ekonomi kerakyatan hanya benar-benar terlaksana pada periode 1956-1964 dengan dilakukannya nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Sistem perekonomian Indonesia saat ini cenderung menggunakan sistem perekonomian kapitalisme dengan corak tata ekonomi etatisme atau sosialis komunis dan sistem ekonomi kapitalisme liberal. Hal ini dapat dibuktikan dengan penjualan aset negara atau privatisasi BUMN.

Dengan demikian apakah wacana Ekonomi Kerakyatan saat ini masih relevan?